POHUWATO – Dalam pelaksanaan reses masa sidang ke dua tahun 2024-2025, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Limonu Hippy menyedap berbagai macam aspirasi masyarakat di kecamatan Patolanggio.
Kegiatan yang berlangsung di Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, pada Selasa (11/2/2025), ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo, termasuk Dinas ESDM, PUPR, dan Pertanian Perkebunan dan Peternakan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Camat Patilanggio Bani Imran Kalukku, serta kepala desa dari Iloheluma, Suka Makmur, dan Dudepo.
Dalam agenda reses ini, ada berbagai macam aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat yaitu terkait dengan penaggulangan masalah banjir yang selama ini masyarakat alami, selain itu dari sektor partanian, seperti alsintan, bibit jagung, bibit padi, dan budi daya tanaman durian, dan masih banyak lagi.
“InshaAllah apa yang menjadi kewenangan Provinsi akan kita perjuangkan dan apa yang menjadi kewenangan kabupaten akan kami sampaikan ke pemerintah Daerah kabupaten, karena semua aspirasi ini tidak semua menjadi tanggung jawab Provinsi karena ada juga tanggungjawab Kabupaten maupun pemerintah Pusat,” jelas Limonu Hippy, Selasa (11/02/2025).
Limonu juga menyampaikan ada usulan yang mendesak atau urgent terlait dengan jalan nasional ini sudah dikerjakan tapi berdampak negatif kepada masyarakat karena tidak disertai dengan plat deker, sehingga air itu tergenang dan menyebabkan banjir.
“Dikesampatan ini, hal tersebut sudah kami sampaikan ke dinas terkait seperti, balai jalan, balai sungai, dan Dinas PUPR untuk ditindak lanjuti atas apa yang telah disampaiakan masyarakat tersebut,” ujar Aleg dari Partai Gerindra ini.
Selain itu ada usulan yang disampaikan juga terkait Boronjong dan pembuatan tanggul sungai, dimana ada daerah aliran sungai yang meluap airnya ketika musim hujan karena tidak ada tanggul.
“Kedepan saya harap dinas terkait memperhatikan hal ini, karena apa yang menjadi usulan dari masyarakat bisa mendapatkan solusi dari dinas-dianas terkait,” jelas Limonu.
Terkait pertambangan yang ada di Pohuwato, Dirinya menyampaikan, ada sekitar 21 Blok wilayah pertambangan rakayat yang ada di pohuwato yang sudah di tetapkan oleh kementrian ESDM
“Baru ada 10 Blok yang dibuatkan dokumen pengelolan WPR. Tidak cukup sampai disitu, masih ada satu dokument yang harus di buat lagi yaitu Dokumen Jaminan Reklamasi Pasca Tambang, itu yang masi diupayakan, InshaAllah ini akan dipercercapat dinas terkait, sehingga masyarakat penambang sudah bisa mengurus IPR nya,” pintahnya.
Lebih lanjut Limonu mengatakan, untuk potensi-potensi wilayah pertambangan rakyat bisa di usulkan lagi untuk dibuatkan WPR, sehingga potensi-potensi sumber daya mineral yang ada tidak semata – mata hanya dimiliki oleh Investor, tapi bagaimana kedepan menjadi kebutuhan Masyarakat dan kebutuhan pemerintah daerah.
“Selama ini, potensi sumber daya mineral kita sangat besar, tetapi belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi daerah. Untuk kita harus memikirkan bagaimana daerah bisa mendapatkan PAD yang besar dan peningkatan ekonomi kerakyatan yang bersumber dari sektor pertambangan,” ungkapnya.
Terakhir Menanggapi isu refocusing anggaran, Limonu menegaskan bahwa kebijakan tersebut bersifat sementara karena adanya transisi pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Menurutnya, refocusing dilakukan untuk menyesuaikan program pemerintah pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
“Anggaran bukan tidak ada, tetapi masih dalam proses penyesuaian agar selaras dengan program nasional, termasuk dalam upaya mendukung swasembada pangan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” jelasnya.
