JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, mempertanyakan serta memberikan saran dan nasihat kepada Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Danantara. Ada lima hal yang disampaikan, mulai dari soal impor pakaian bekas, impor tekstil, toko ritel, industri baja, dan TKDN.
Hal itu ia sampaikan saat rapat kerja Komisi VI dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Danantara, dan BPKN, BSN, dan Krakatau Steel, Rabu, 4 Februari 2026.
Anggota DPR dari Partai Nasdem tersebut mempertanyakan kepada Menteri Perdagangan tentang maksud pemusnahan impor pakaian bekas ilegal.
“Yang dimaksud dengan dimusnahkan itu seperti apa? Dibiarkan begitu saja? Atau dibakar? Atau dihancurkan? Karena kalau dimusnahkan itu bisa saja cuma dipindahkan dari satu gudang ke gudang yang lain lagi, terus nanti dijual juga. Bagaimana Bapak mengontrol kata-kata dimusnahkan itu sendiri? Karena saya jarang melihat berita-berita ini bahwa ini dimusnahkan, dibakar, atau apa?” katanya.
Apalagi di pasar masih banyak beredar pakaian bekas hasil impor.
Kepada Kementerian Perdagangan, anggota DPR dari Gorontalo tersebut juga meminta agar Kementerian Perdagangan melarang impor tekstil dan produk tekstil yang berdesain batik, tenun ikat, songket, dan sulam yang menjadi produk tradisional Indonesia.
“Impor tekstil seperti ini mematikan industri kita dan pengrajin-pengrajin kita yang ada di desa-desa. Padahal kita harus membangun ketahanan ekonomi dari desa,” ungkap Gobel.
Ia menilai Kementerian Perdagangan tak memiliki perhatian terhadap masalah ini. Namun di pasar-pasar banyak ditemui tekstil dan produk tekstil dengan harga murah yang dipastikan itu hasil impor.
Impor tekstil jenis ini juga bisa mengancam kekuatan budaya dan warisan intelektual dari leluhur bangsa. Padahal penghancuran suatu bangsa dimulai dengan melemahkan budayanya.
Gobel juga mengingatkan Danantara tentang rencana membangun pabrik tekstil. Menurutnya, urusan pabrik tekstil sebaiknya didorong ke pelaku industri tekstil.
“Mendirikan pabrik itu gampang, tapi jika alasannya cuma untuk menciptakan lapangan kerja dan juga untuk ekspor, sudahlah lupakan saja. Ini potensi kerugian negara. Krakatau Steel yang kita lindungi saja babak belur, apalagi industri tekstil yang akan bertarung di pasar bebas. Pasti mati,” jelasnya.
Menurutnya, sebaiknya kumpulkan saja pelaku industri tekstil menengah yang ada di daerah-daerah, lalu Danantara memberikan bunga murah kepada mereka.
“Tanya mereka, apa yang bisa dibantu. Jadi Danantara jangan ikut euphoria. Kasihan Presiden,” imbuhnya.
Gobel juga mempertanyakan peran Kementerian Perdagangan terhadap rencana Koperasi Merah Putih untuk memberikan masukan dalam mendirikan ritel minimart.
Menurutnya, pelaku ritel minimart banyak dari pengusaha kecil dalam bentuk franchise. Mereka sudah unggul dalam sistem logistik dan berpengalaman.
Jika pemerintah ingin terlibat di ritel minimart ini, katanya, sebaiknya Danantara memanggil Indomaret dan Alfamart.
“Danantara masuk sebagai pemegang saham. Berdayakan mereka. Jadi, pemerintah tak perlu keluar uang banyak. Jadi menjaga yang sudah ada,” katanya.
Selanjutnya Gobel mempertanyakan Kementerian Perindustrian tentang industri baja di Indonesia.
“Ada berapa pabrik baja di Indonesia. Apa status pabrik baja swasta yang ada di Indonesia ini. Apakah berorientasi ekspor, atau untuk pasar domestik. Atau cuma assembling. Bener tidak ini untuk ekspor. Ataukah industri-industri ini cuma industri yang hanya impor terus memanfaatkan fasilitas untuk impor atau sebetulnya tidak jelas ini pabrik. Kelihatannya pabrik tapi sebetulnya cuma gudang,” ujarnya.
Terakhir, Gobel meminta agar BUMN secara tegas untuk memakai produk yang memenuhi ketentuan TKDN, termasuk untuk produk baja.
“BUMN bilang ini mahal jika menggunakan produk dalam negeri, TKDN, sehingga lebih baik memakai produk impor. Ini sebetulnya ketidak-konsistenan kebijakan pemerintah untuk mendorong industri dalam negeri. Tentu Krakatau Steel dan industri lainnya harus menurunkan cost dan meningkatkan kualitas,” pungkasnya.
