TAPANULI TENGAH – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau langsung penanganan kawasan hulu di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, pada Kamis, (10/9/ 2026).
Kunjungan itu dilakukan di tengah percepatan pembangunan infrastruktur pengendali sedimen untuk mengantisipasi banjir susulan dan aliran material saat hujan berintensitas tinggi.
Salah satu lokasi yang mendapat perhatian berada di Kecamatan Tukka. Di kawasan tersebut dibangun Sabo Dam Aek Tukka dan Sabo Dam Sigala-gala sebagai bagian dari sistem pengendalian aliran air dan sedimen dari kawasan perbukitan menuju permukiman dan lahan pertanian warga.
Tapanuli Tengah menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam penanganan bencana di Sumatera Utara. Endapan lumpur sebelumnya berdampak pada sejumlah kawasan dan fasilitas masyarakat, mulai dari permukiman, perkantoran, sekolah, rumah ibadah hingga persawahan.
Kondisi geografis Kecamatan Tukka membuat pengendalian aliran air dan material sedimen menjadi penting. Hujan dengan intensitas tinggi berpotensi membawa material dari kawasan perbukitan menuju wilayah yang lebih rendah dan meningkatkan risiko terhadap permukiman warga.
Pada tahap awal, satu Sabo Dam Aek Tukka dan satu Sabo Dam Sigala-gala dibangun untuk memperkuat pengendalian aliran air dan sedimen. Pembangunan kedua infrastruktur tersebut ditargetkan rampung pada Desember 2026.
Penguatan sistem perlindungan akan dilanjutkan pada tahun depan melalui pembangunan dua Sabo Dam tambahan. Dengan demikian, total empat Sabo Dam akan dibangun di Kecamatan Tukka untuk memperkuat pengendalian banjir dan sedimentasi.
Pembangunan Sabo Dam dilakukan bersamaan dengan normalisasi saluran air dan sungai. Pemerintah juga menyiapkan dinding penahan atau retaining wall sepanjang 1,6 kilometer untuk memperkuat perlindungan kawasan dari aliran air dan material sedimen.
Kunjungan Tito Karnavian menjadi bagian dari pemantauan langsung terhadap penanganan kawasan terdampak bencana di Tapanuli Tengah. Penanganan tidak hanya diarahkan pada pemulihan fasilitas dan aktivitas masyarakat, tetapi juga pada penguatan infrastruktur untuk mengurangi risiko bencana berikutnya.
Seluruh program pemulihan dilakukan secara paralel, mulai dari penguatan kawasan hulu, normalisasi sungai, pembangunan infrastruktur pengendali sedimen hingga pemulihan fasilitas terdampak. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan sekaligus meningkatkan ketahanan kawasan menghadapi ancaman banjir dan sedimentasi.
