Gorontalo – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, menegaskan bahwa pasokan listrik untuk masyarakat di seluruh pelosok Provinsi Gorontalo akan terpenuhi 100 persen pada tahun 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan Mikson usai rapat evaluasi awal tahun yang digelar Komisi II DPRD bersama jajaran PLN Gorontalo, Senin (06/01/2025). Dalam rapat itu, Mikson mengungkapkan bahwa PLN Gorontalo telah menunjukkan perkembangan signifikan dengan hadirnya beberapa UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) yang mempermudah koordinasi.
“Kami ingin memastikan jika ada persoalan, kami langsung menghubungi manajer UPTD terkait, karena masyarakat sering hanya mengenal PLN secara umum,” ujar Mikson.
Sebagai perwakilan DPRD Provinsi, Mikson menegaskan bahwa Komisi II memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kinerja PLN sebagai instansi vertikal demi memastikan layanan listrik yang optimal bagi masyarakat.
Selain menjamin ketersediaan listrik, Mikson juga menyoroti program listrik gratis dari Pemerintah Pusat yang akan diberikan pada tahun 2025. “Untuk program listrik gratis tahun ini, ada 1.550 pelanggan yang didanai oleh pusat, ditambah lebih dari 60 pelanggan dari Provinsi Gorontalo. Kami memerlukan data lengkap untuk memastikan pengawasan terhadap program ini berjalan maksimal,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, Mikson juga membahas sejumlah tantangan terkait akses listrik di beberapa wilayah, seperti pemasangan lampu penerang jalan di Desa Londoun, Kabupaten Pohuwato, dan peningkatan akses listrik di Desa Torosiaje.
Desa Torosiaje, yang merupakan salah satu destinasi wisata ikonik Gorontalo, disebut Mikson sebagai wilayah yang memerlukan perhatian khusus. Menurutnya, keterbatasan akses listrik di sana berdampak pada kelangsungan usaha kecil (UMKM) dan kenyamanan wisatawan yang sering mengeluhkan pemadaman listrik.
“Hampir 1.300 Kepala Keluarga (KK) di Desa Torosiaje menghadapi kendala listrik. Hal ini tidak hanya menghambat UMKM tetapi juga memengaruhi pengalaman wisatawan,” tegasnya.
Mikson berharap langkah strategis yang diambil dapat meningkatkan kualitas pelayanan listrik di Provinsi Gorontalo. Dengan begitu, peningkatan akses energi ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Ini bukan hanya soal listrik, tetapi tentang bagaimana energi bisa menjadi motor penggerak bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Gorontalo,” tutupnya (***)
