WANGGARASI – Aliansi Masyarakat Yipilo, Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato, mendesak Bupati Pohuwato segara menerbitkan Surat Keputusan (SK) pencopotan Kepala Desa Yipilo setelah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) mengeluarkan rekomendasi resmi pemberhentian.
Desakan itu disampaikan dalam aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Masyarakat Yipilo di depan Dinas PMD, pada Kamis (09/04/2026).
Koordinator Lapangan aksi Moh. Fikri Papempang mengatakan hal ini sebagai bentuk pengawalan terhadap hasil rapat Pleno Badan Pengurus Desa (BPD) Yipilo yang sebelumnya merekomendasikan pemberhentian kepala desa.
Fikri Mengatakan rekomendasi dari Dinas PMD telah disampaikan kepada Bupati Pohuwato dan kini tinggal menunggu tindak lanjut berupa penertiban SK resmi.
“Kami meminta Bupati segera mengeluarkan SK Pencopotan Kepala Desa Yipilo sesuai rekomendasi yang telah diajukan. Ini merupakan keputusan resmi BPD yang mewakili aspirasi masyarakat,” kata Fikri, Kamis (09/04/2026).
Menurutnya, masyarakat tidak menginginkan adanya penundaan berlarut dalam proses administrasi pencopotan tersebut.
Dirinya juga mengungkapkan, Aliansi Masyarakat Yipilo akan terus mengawal sampai keputusan pemberhentian benar-benar ditetapkan secara administratif oleh pemerintah daerah.
Ia juga memperingatkan, Aliansi Masyarakat Yipilo siap kembali menggelar aksi lanjutan apabila pemerintah daerah dinilai lamban merespon tuntutan mereka.
“Kalau masih ada keterlambatan tanpa kejelasan, kami akan turun lagi dengan aksi berjilid. Ini bentuk keseriusan masyarakat mengawal aspirasi yang sudah disepakati bersama,” tegas Fikri. (*)
