POHUWATO – Aliansi Masyarakat Bersama Penambang Daerah (AMBEPEDA) merencanakan akan menggelar aksi massa besar-besaran di Desa Hulawa dan sekitarnya.
Hal ini diungkapkan langsung Jenderal Lapangan AMBEPEDA, Taufik Dunggio. Ia mnegaskan, aksi tersebut bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan bentuk perlawanan rakyat terhadap ketidakadilan yang kian dirasakan masyarakat.
“Ini akan menjadi aksi massa terbesar, karena beberapa hari terakhir kami telah menyebarkan selebaran dan berkomunikasi langsung dengan tukang ojek, pedagang, serta kabilasa. Sudah banyak masyarakat yang menyatakan siap bergabung,” ujar Taufik saat ditemui di Gorontalo, Jumat (5/9/2025).
Menurut Taufik, hak-hak masyarakat adat atas pengelolaan tambang semakin tergerus akibat lemahnya regulasi serta dugaan adanya praktik-praktik tidak sehat yang merugikan rakyat. Negara dan perusahaan tambang dituding mengabaikan penderitaan masyarakat kecil demi kepentingan ekonomi semata.
Isu utama yang akan diangkat dalam aksi tersebut meliputi sejumlah persoalan krusial. Pertama, penyelamatan hak masyarakat adat atas tambang yang dinilai semakin diabaikan. Kedua, polemik pengalihan status Desa Hulawa yang menimbulkan keresahan warga. Ketiga, penciutan wilayah tambang hingga 100 hektare, yang disebut-sebut berdampak langsung pada ruang hidup masyarakat.
Selain itu, AMBEPEDA juga menyoroti krisis air bersih di Desa Hulawa, kerusakan infrastruktur jalan desa yang tak kunjung diperbaiki, serta permasalahan ketenagakerjaan di perusahaan tambang yang dinilai tidak berpihak pada tenaga kerja lokal. Tata letak Polsubsektor Buntulia juga menjadi sorotan karena dianggap tidak strategis dalam menjaga keamanan warga sekitar.
Tak kalah penting, aliran dana CSR perusahaan tambang dipertanyakan. AMBEPEDA menuding distribusi dana tersebut tidak jelas dan tidak tepat sasaran, sehingga masyarakat setempat tidak merasakan manfaat nyata dari keberadaan perusahaan.
Taufik menegaskan, jika berbagai persoalan ini terus diabaikan, dikhawatirkan kemarahan rakyat akan kembali memuncak. Ia mengingatkan agar tragedi 21 September 2023, yang sempat menorehkan luka mendalam bagi masyarakat Pohuwato, tidak terulang kembali.
“Kalau pihak perusahaan masih memancing kemarahan rakyat dengan mengabaikan tuntutan yang sudah berulang kali disuarakan, jangan salahkan masyarakat ketika perlawanan kembali membesar,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak perusahaan tambang maupun pemerintah daerah terkait rencana aksi besar AMBEPEDA tersebut.
Namun masyarakat menunggu langkah nyata yang berpihak pada kepentingan rakyat, agar gelombang ketidakpuasan tidak semakin membesar.
