JAKARRA – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo, mengkritik keputusan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Raja Juli Antoni yang menempatkan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam organisasi Operation Management Office (OMO) Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Firman menilai, organisasi yang memiliki tugas strategis dalam pengurangan emisi dan pengendalian perubahan iklim seharusnya diisi oleh figur-figur profesional yang kompeten di bidangnya.
Menurut Firman, keputusan tersebut justru berpotensi mengabaikan para aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki kompetensi di sektor lingkungan hidup dan kehutanan.
“Ini merusak sistem dan tata kelola pemerintahan serta lembaga pemerintahan! Lembaga pemerintahan seperti menjadi alat politik atau menjadi instrumen politik untuk mencapai tujuan tertentu yg bertentangan dengan UU,” ujar Firman dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/3/2025), dilansir dari Golkarpedia.com.
Firman juga menyoroti adanya potensi politisasi dalam kebijakan ini. Ia mengingatkan bahwa FOLU Net Sink 2030 adalah program nasional yang memiliki dampak besar terhadap komitmen Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim.
Oleh karena itu, menurutnya, program ini harus dikelola secara profesional dan bukan dijadikan ajang bagi partai politik tertentu untuk menempatkan kadernya.
“Program ini bukan proyek politik, ini adalah komitmen negara dalam menurunkan emisi karbon. Jadi, jangan sampai ada kepentingan politik yang masuk ke dalamnya,” tegasnya.
Firman juga meminta agar Kementerian LHK lebih selektif dalam menempatkan sumber daya manusia di lembaga-lembaga strategis semacam ini.
Ia menambahkan, jika kebijakan ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan ASN yang telah lama mengabdi di sektor lingkungan hidup dan kehutanan.
“ASN yang punya kompetensi justru tersisih. Ini kan bisa menurunkan semangat mereka dalam bekerja,” katanya.
Firman mendesak Menteri LHK Siti Nurbaya untuk mengevaluasi kebijakan ini dan memastikan bahwa pengisian jabatan di FOLU Net Sink 2030 dilakukan secara transparan dan berbasis meritokrasi.
“Jangan sampai program yang sangat penting ini justru terganggu karena ada kepentingan di luar substansi utama yang harusnya dikerjakan,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Raja Juli Antoni maupun pihak Kementerian LHK terkait kritik yang disampaikan Firman Subagyo. ***
