GORONTALO – Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, menegaskan bahwa perombakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dilakukan secara profesional dan berbasis kompetensi.
Ia memastikan, penataan tersebut tidak didasari oleh kedekatan personal, nepotisme, maupun praktik jual beli jabatan.
Penegasan itu disampaikan Wagub Idah saat memimpin Apel Perdana Awal Tahun 2026.
Apel tersebut diikuti seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kegiatan berlangsung di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, Senin (5/1/2026).
Wagub Idah menjelaskan, penataan OPD menjadi langkah penting dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan.
Menurutnya, struktur organisasi saat ini dinilai tidak sepenuhnya relevan dengan dinamika yang berkembang.
Tantangan tersebut mencakup perkembangan ekonomi digital dan isu perubahan iklim.
Karena itu, dibutuhkan birokrasi yang lebih adaptif, ramping, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ia menekankan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus berbanding lurus dengan kepentingan publik.
“Birokrasi harus efektif, kolaboratif, dan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri,” tegas Wagub Idah.
Ia juga mengingatkan pentingnya meninggalkan ego sektoral di masing-masing OPD. Dalam waktu dekat, Pemprov Gorontalo akan melakukan perubahan pada jajaran pimpinan OPD.
Perubahan tersebut merupakan bagian dari penataan organisasi yang sedang berjalan. Langkah itu meliputi rotasi jabatan, penugasan sebagai staf ahli, serta penyesuaian lainnya.
Penataan akan dilakukan setelah proses penyesuaian pejabat eselon II, III, dan IV selesai.
“Ini tinggal menunggu beberapa hari ke depan dan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya.
Wagub Idah juga mengungkap adanya pihak-pihak yang mencoba melakukan pendekatan tidak semestinya. Namun, ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan memengaruhi keputusan apa pun.
Menutup arahannya, Wagub perempuan pertama di Gorontalo itu mengajak ASN dan PPPK menjadikan 2026 sebagai tahun pembuktian kinerja dan reformasi birokrasi.
