JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Boalemo terus berupaya mendapatkan tambahan anggaran pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat. Upaya ini dilakukan demi menutupi efisiensi anggaran akibat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Wakil Bupati Boalemo, Lahmuddin Hambali, bersama rombongan dari DPRD Boalemo, mendatangi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) di Jakarta pada Senin (17/03/2025).
Kedatangan wakil Bupati Boalemo bersama rombongan diterima langsung oleh Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (FID) Kementerian PU-PR, Krisno Yuwono, ST, MT, beserta jajaran.
Dalam pertemuan itu, Wabup Lahmuddin menyampaikan maksud kedatangannya, untuk memastikan kabar terkait pembukaan kembali DAK pasca-ketetapan Inpres 1/2025 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan 29/2025.
“Baru-baru ini, Bapak Bupati Boalemo menerima informasi bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan infrastruktur daerah mulai dikembalikan. Dari informasi ini, kami diminta oleh Bapak Bupati untuk datang langsung ke Kementerian PU memastikan kebenarannya,” jelas Lahmuddin Hambali.
Lahmuddin berharap kunjungan ini membawa keberkahan bagi masyarakat Boalemo. “Semoga perjuangan ini menjadi spirit Lailatul Qadar bagi masyarakat Boalemo,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Pusat FID, Krisno Yuwono, mengapresiasi upaya Pemkab Boalemo dalam memperjuangkan tambahan anggaran.
“Semoga apa yang menjadi spirit Lailatul Qadar ini bisa terlaksana. Namun, perlu diketahui bahwa di Kementerian PU sendiri terjadi efisiensi anggaran sekitar Rp 18 triliun. Mari kita berdoa bersama agar penganggaran dari DAU spesifik maupun DAK untuk infrastruktur daerah bisa kembali dibuka oleh pemerintah pusat,” ujar Krisno Yuwomo.
Krisno menambahkan, dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan tambahan anggaran untuk infrastruktur dapat segera terealisasi demi kesejahteraan masyarakat Boalemo.
Dalam kunjungan tersebut, Wakil Bupati Lahmuddin Hambali didampingi Ketua DPRD Boalemo Karyawan Eka Putra Noho, Wakil Ketua DPRD Husain Etango, Ketua Komisi III Mohammad Amin, Ketua Fraksi Partai Demokrat Hardi Syam Mopangga, serta Sekretaris Dinas PU Boalemo, Roni Taningo. ***
