KABUPATEN BOALEMO – Menanggapi laporan GERAK, Pemerintah Kabupaten Boalemo menyatakan sikap terbuka dan mendukung upaya penegakan hukum sepanjang dijalankan secara adil dan berdasarkan bukti.
Dugaan monopoli dan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat kesehatan (alkes), serta bahan medis habis pakai (BMHP) senilai Rp 50,9 miliar di Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo.
Juru Bicara Bupati Boalemo, Paris Djafar, menegaskan Pemkab Boalemo menghormati kontrol publik dari masyarakat sipil, termasuk laporan yang disampaikan GERAK.
“Kami mendukung penuh proses hukum, selama dilaksanakan secara objektif, proporsional, dan berdasarkan bukti, bukan asumsi,” ujar Paris, Rabu (16/07/2025).
Paris menjelaskan pengadaan alkes pada tahun anggaran 2025 dilakukan oleh pejabat teknis sesuai dengan regulasi, khususnya Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan sistem e-katalog nasional.
“Pemerintah daerah tidak mencampuri proses teknis. Bahkan, Bupati Boalemo belum dilantik secara definitif saat tahap awal perencanaan pengadaan berlangsung. Maka, tudingan intervensi politik atau kekuasaan itu tidak berdasar,” jelas Paris
Paris menghimbau kepada semua pihak untuk tidak terburu-buru menyimpulkan, apalagi menyebarkan narasi yang belum terbukti secara hukum.
“Tuduhan seperti monopoli, mafia proyek, atau inisial tertentu harus diuji di pengadilan, bukan dijadikan vonis publik. Pemerintah tidak akan melindungi pelaku yang terbukti bersalah, tapi kami juga akan melindungi ASN yang bekerja jujur,” papar Paris
Pemerintah Kabupaten Boalemo, lanjut Paris, membuka pintu bagi BPK, Inspektorat, maupun aparat hukum lainnya untuk melakukan audit investigatif sebagai bentuk transparansi dan pembenahan sistem pengadaan ke depan.
“Mari kita kawal proses ini secara elegan, berbasis data dan bukti. Pak Bupati Rum Pagau dan Wakil Bupati Lahmudin berkomitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional,” tutup Paris (***)
