KABUPATEN GORONTALO – Sejumlah warga Desa Pilomonu, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, menyuarakan kekecewaan dan tuntutan kepada Kepala Desa Pilomonu menyusul larangan aktivitas pertambangan rakyat di wilayah mereka.
Mereka meminta pemerintah desa bertanggung jawab dengan menyediakan lapangan pekerjaan sebagai alternatif bagi masyarakat yang kehilangan mata pencaharian.
Penambang lokal, Alimin Maharuju, yang juga warga Desa Pilomonu, menyampaikan penghentian kegiatan tambang rakyat sangat berdampak pada penghasilan masyarakat setempat.
“Kami menuntut kepada Kepala Desa, apabila aktivitas pertambangan rakyat diberhentikan, maka kepala desa harus menyediakan lapangan pekerjaan kepada kami,” tegas Alimin, Kamis (1/5/2025).
Ia menambahkan masyarakat tidak akan tinggal diam jika kondisi tersebut terus berlangsung.
“Kepala desa seharusnya berpihak kepada masyarakat, bukan justru mengabaikan kebutuhan kami. Ini soal pemberdayaan dan keberlangsungan hidup warga,” tambahnya.
Warga juga menilai Kepala Desa Pilomonu lebih mendukung masuknya perusahaan tambang besar ke wilayah desa, dibanding mendukung pertambangan rakyat yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi warga. Salah satunya adalah PT Lion Global Energy yang disebut-sebut telah mendapat ruang untuk beroperasi di area desa.
“Kami tidak ingin dipimpin oleh seseorang yang memanfaatkan jabatannya demi kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Alimin
Kekecewaan serupa juga diungkapkan, Zainudin Tahir, warga Desa Pilomonu lainnya. Ia menilai tindakan kepala desa tidak mencerminkan kepemimpinan yang bertanggung jawab dan berpihak pada rakyat.
“Kepala desa justru terindikasi memperjuangkan kepentingan perusahaan PT Lion Global Energy yang merugikan warga. Ini bukan sikap pemimpin yang melindungi rakyat,” ujarnya.
Warga menyoroti keputusan-keputusan penting, termasuk penghentian tambang rakyat dan masuknya perusahaan, dilakukan tanpa musyawarah atau pelibatan masyarakat.
“Kepala desa cenderung memprovokasi dan memecah belah masyarakat. Sikapnya yang tertutup, arogan, dan tidak transparan semakin memperburuk kepercayaan kami terhadap pemerintah desa,” imbuh Zainudin
Masyarakat Pilomonu yang menggantungkan hidup dari tambang rakyat kini merasa dirugikan dan meminta kejelasan dari pemerintah desa.
“Kami mendesak agar kepala desa segera melakukan dialog terbuka dan mencari solusi yang berpihak kepada warga, bukan hanya pada kepentingan perusahaan,” tutup Zainudin (***)
