JAKARTA – Ketua Kelompok Fraksi Partai NasDem di Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, menegaskan bahwa koperasi harus menjadi kekuatan utama dalam perekonomian Indonesia di era globalisasi.
Menurutnya, koperasi mampu mengisi celah yang tidak dapat dijangkau oleh korporasi maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Koperasi bisa menjadi solusi atas berbagai keterbatasan yang ada. Jika koperasi diperkuat, maka pertumbuhan ekonomi nasional bisa mencapai 8%. Koperasi harus menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia di pasar global,” ujar Gobel dalam Focus Group Discussion (FGD) di ruang rapat Fraksi NasDem, Gedung Nusantara I DPR RI, Senin (10/2/2025).
Diskusi tersebut digelar sebagai bagian dari penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Koperasi.
Sejumlah pembicara hadir, di antaranya perwakilan Kementerian Koperasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Forum Koperasi Indonesia, akademisi, serta pengurus DPP Partai NasDem.
Acara ini juga diikuti anggota DPR dari Komisi VI, Komisi XI, dan Badan Legislasi DPR RI, termasuk Charles Meikiansyah, Subardi, Asep Wahyu Wijaya, Martin Manurung, dan Julie Sutrisno Laiskodat.
Koperasi sebagai Solusi Ekonomi Rakyat
Gobel mengkritisi kebijakan ekonomi yang lebih mengutamakan pemodal besar, baik pengusaha nasional maupun asing.Ia menekankan bahwa petani, nelayan, dan pelaku UMKM juga merupakan pemodal yang jika dihimpun dalam koperasi dapat menjadi kekuatan ekonomi yang besar.
“Mereka ada di desa-desa, tetapi selama ini terabaikan. Padahal koperasi adalah alat pemerataan ekonomi yang efektif dan dapat menjadi penggerak utama ekonomi pedesaan,” katanya.
Sebagai contoh, Gobel menyoroti sektor pertanian. Meskipun pemerintah telah memberikan bantuan berupa bibit, pupuk, dan alat mesin pertanian (alsintan), kesejahteraan petani tetap rendah.
“Masalahnya, petani tetap miskin dan lemah dalam menghadapi pasar. Mereka terjebak dalam jeratan tengkulak, pinjaman online ilegal, judi online, investasi bodong, bahkan perdagangan valas. Seharusnya koperasi hadir sebagai solusi agar mereka lebih berdaya,” tegasnya.
Gobel juga menyinggung pentingnya membentuk koperasi berbasis sektor, seperti koperasi petani, koperasi nelayan, dan koperasi produksi.Saat ini, koperasi yang berkembang pesat umumnya hanya koperasi simpan pinjam.
“Kita tidak boleh terus-menerus menggantungkan diri pada modal asing. Kekuatan kita ada di dalam negeri, di tangan rakyat sendiri.Jika koperasi tidak bisa dihidupkan, lebih baik kementerian yang mengurus koperasi dibubarkan saja. Untuk apa ada jika tidak mampu menjalankan fungsinya?” ujarnya.
Meningkatkan Peran Koperasi di Indonesia
Gobel mengingatkan bahwa koperasi adalah amanat para pendiri bangsa dan merupakan bentuk nyata pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam sistem ekonomi nasional.
Ia mengutip ajaran Bung Hatta yang menekankan bahwa koperasi harus menjadi sokoguru ekonomi Indonesia.
“Koperasi bukan sekadar bentuk usaha, tetapi juga alat untuk mencapai kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, seperti yang diamanatkan dalam konstitusi,” katanya.
Henra Saragih, Deputi Kelembagaan Kementerian Koperasi, menyebutkan bahwa saat ini terdapat 131 ribu koperasi aktif dengan jumlah anggota mencapai 29 juta orang.
Namun, angka tersebut baru mencakup sekitar 11% dari total populasi Indonesia.
“Bandingkan dengan Amerika Serikat, di mana 40% penduduknya menjadi anggota koperasi. Padahal, AS adalah negara kapitalis dengan budaya individualis,” kata Henra.
Euis Amalia, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, menambahkan bahwa potensi ekonomi koperasi di Indonesia mencapai Rp 281 triliun.
Sementara itu, Millie Lukito, Ketua DPP Partai NasDem sekaligus pengurus Kadin Indonesia, menyoroti perbedaan antara koperasi di Indonesia dan negara maju seperti AS dan Kanada.
“Di negara maju, koperasi mendapatkan akses pendanaan dari bank koperasi dan modal ventura. Mereka juga mendapat insentif pajak, subsidi pemerintah, serta kemudahan dalam ekspor dan perizinan,” jelasnya.
Millie menekankan bahwa Indonesia perlu menerapkan kebijakan serupa agar koperasi bisa berkembang lebih pesat dan masuk dalam rantai pasok global.
“Pemerintah harus memberikan dukungan nyata agar koperasi tidak hanya bertahan, tetapi juga berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional,” tutupnya.
