Pemerhati.id, Pohuwato – Audiensi dan koordinasi Pemda Pohuwato dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati Suharsi Igirisa dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk mengatasi konflik sosial yang baru-baru ini terjadi di Kabupaten Pohuwato.
Pertemuan yang berlangsung di Jakarta pada hari selasa (24 Oktober 2023), Wabup Suharsi Igirisa didampingi oleh Ketua TP-PKK Pohuwato, Ny Selvi Mbuinga Monoarfa, serta beberapa pejabat terkait lainnya. Audiensi ini bertujuan untuk memperjelas surat yang telah mereka kirimkan sebelumnya terkait masalah konflik sosial tersebut.
Konflik sosial belum lama ini melanda Kabupaten Pohuwato menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Daerah dan pemerintah Pusat Dalam audiensi tersebut, mewakili pemerintah darrah, Suharsi Igirisa mengungkapkan keinginan untuk memahami dan menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi di daerah Pohuwato.
“Jadi, kami ke sini ingin memperjelas terkait apa yang sempat terjadi di Kabupaten Pohuwato dan hal itu telah kita sampaikan semua dihadapan SMI terkait permasalahan yang terjadi”, ungkap Wabup Suharsi.
Wakil Bupati Pohuwato secara terbuka menyampaikan masalah yang dihadapi di hadapan PT SMI. Selama pertemuan, PT SMI merespons permohonan keringanan pembayaran dengan positif, mengindikasikan dukungan mereka terhadap daerah yang baru saja mengalami konflik sosial.
“Alhamdulillah, kita diterima dengan baik khususnya yang membidangi dana PEN, dengan melihat kondisi daerah yang kemarin sempat terjadi konflik sosial, Pemda telah mengirimkan permohonan tersebut dan Alhamdulillah di respon”, jelasnya.
Diakhir pertemuannya dengan Suharsi Igirisi berharap permohonan mereka akan mendapat respon yang lebih konkret dan bermanfaat. PT SMI juga berencana akan mengunjungi Pohuwato pada tanggal 14 November untuk melihat langsung kondisi Pohuwato dan akan memberikan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) sesuai dengan kebutuhan. Langkah positif untuk membangun sinergi antara pemerintah daerah dan PT.SMI.
“Dalam waktu dekat juga ini akan diadakan zoom meeting antara Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, SMI dan Pemda Pohuwato terkait hal ini. Insyaallah dari permohonan tersebut diharapkan ada titik terangnya dan mereka juga akan turun tanggal 14 November ke Pohuwato dan akan melihat kondisi yang ada serta akan memberikan CSR”, terang Wakil Bupati. (Redaksi)