POHUWATO – Dalam reses persidangan kedua tahun kesatu masa jabatan 2024-2029, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato, Abdul Hamid Sukoli merespon serius keluhan masyarakat Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa. Reses ini digelar di Lapangan Desa Botubilotahu pada, Rabu (5/2/2025).
Abdul Hamid Sukoli dengan sapaan akrabnya, Ayah Yopin menyampaikan bahwa, reses kali ini lebih cenderung membahas persoalan infrastruktur, penanganan banjir dan masalah pertambangan.
“Di reses saat ini yang dominan disampaikan itu masalah infrastruktur peningkatan kualitas jalan, kemudian yang kedua penanganan masalah banjir di beberapa titik termasuk di Botubilotahu,” ungkap Ayah Yopin kepada awak media.
Dikatakan Ayah Yopin, saat reses ini juga menghadirkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Plh. Kepala Dinas (Kadis) perhubungan, Herdi Poha, Kadis Perindag, Ibrahim Kiraman, serta perwakilan Dinas Perkim.
“Itu ada beberapa satker juga terkait yang dihadirkan juga saat ini terundang juga sudah merespon dan intinya pasti akan ada rumusan langkah-langkah dalam rangka untuk penyelesaian keluhan masyarakat di beberapa isu yang disampaikan tadi,” tuturnya.
Tak hanya itu, Ayah Yopin yang merupakan Ketua Fraksi Gerindra menambahkan, dirinya melihat masyarakat yang hadir sangat antusias mengikuti reses tersebut, termasuk persoalan pertambangan.
“Ini tentu DPRD dan termasuk pemerintah daerah, pak bupati terus mengambil langkah-langkah mencari formulasi terbaik yang menguntungkan semua pihak, yang tentu asasnya berkeadilan, adil untuk masyarakat dan tentu juga tidak mendeskreditkan posisi perusahaan,” tambah Ayah Yopin.
Menurutnya, suara rakyat ini adalah pengejawantahan dari kegelisahan mereka selama ini, yang terus dihantui oleh keadaan. Dimana masyarakat merasa khawatir, suatu saat nanti pihak perusahaan akan melakukan operasi produksi, yang berdampak pada masyarakat.
“Mereka akan kehilangan mata pencaharian, sehingga ini menjadi atensi serius kami untuk kembali mendiskusikan dan memperjuangkan lagi dengan semua pihak, termasuk pemerintah provinsi. Kami tiap momentum, meminta kehadiran mereka secara lebih nyata, lebih real, berkaitan dengan ini, dapat memfasilitasi pembicaraan ini ke tingkat perusahaan untuk mencari solusi yang warga sampaikan, termasuk yang berkembang saat ini,” tutupnya. **
