POHUWATO – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pohuwato, Nasir Giasi, menyatakan dukungan penuh terhadap program gentengnisasi yang digagas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sebagai bagian dari upaya penataan hunian dan estetika lingkungan permukiman.
Dukungan tersebut disampaikan Nasir saat melaksanakan reses masa sidang kedua Tahun 2026 yang digelar di Sekretariat DPD Partai Golkar Pohuwato, Sabtu (7/2/2026).
Program gentengnisasi sendiri mendorong penggunaan atap genteng menggantikan atap seng pada rumah-rumah warga di seluruh Indonesia, yang dinilai lebih sehat, nyaman, dan ramah lingkungan.
Nasir mengatakan, sebagai ibu kota kabupaten, Kecamatan Marisa akan menjadi titik awal penerapan program gentengnisasi di Kabupaten Pohuwato.
Ia menilai kebijakan tersebut sejalan dengan arah pembangunan daerah serta komitmen Partai Golkar sebagai bagian dari koalisi pemerintahan nasional.
“Kita akan mulai perlahan-lahan di Marisa karena Marisa adalah ibu kota Pohuwato. Sebagai Partai Golkar yang merupakan partai koalisi, tentu ini kami tanggapi dengan baik,” ujar Nasir.
Ketua DPD Golkar Kabupaten Pohuwato itu menjelaskan, perubahan atap rumah lama memang membutuhkan waktu dan proses yang tidak singkat. Namun, langkah awal dapat dilakukan dengan mendorong penggunaan genteng pada pembangunan rumah baru.
“Kalau mengubah rumah lama memang pekerjaannya panjang, tapi minimal untuk rumah tangga baru. Kami akan menghimbau, ketika membangun rumah, agar menggunakan atap genteng,” jelasnya.
Nasir juga menyoroti pesatnya pembangunan di wilayah Marisa, mulai dari rumah tinggal, rumah kos, hotel hingga rumah makan, yang dinilainya sebagai peluang awal untuk merealisasikan program gentengnisasi secara bertahap.
“Saya kira perkembangan Marisa cukup pesat. Banyak rumah baru, kos-kosan, hotel, dan rumah makan yang akan dibangun. Kita mulai satu atau dua dulu untuk mewujudkan program gentengnisasi itu sendiri,” katanya.
Dalam reses tersebut, Nasir juga menyampaikan bahwa pelaksanaan reses di pusat kota Marisa bertujuan menyerap aspirasi masyarakat terkait arah pembangunan jangka panjang ibu kota.
Ia menegaskan, Marisa telah memiliki perencanaan pembangunan 25 tahun ke depan yang tertuang dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dengan fokus menjadikan Marisa sebagai pusat ekonomi dan jasa.
“Marisa harus menjadi pusat ekonomi dan pusat jasa, bukan semata-mata pusat pemerintahan. Karena itu, isu yang kami angkat hari ini adalah UMKM,” ujar Nasir.
Selain UMKM, masyarakat juga menyampaikan aspirasi terkait persoalan banjir yang masih kerap terjadi di sejumlah wilayah, seperti Desa Teratai dan Palopo.
Nasir mengatakan, meski pemerintah daerah telah melakukan penanganan dari hulu ke hilir pada 2025, masih dibutuhkan solusi permanen di beberapa titik rawan banjir.
“Ini tentu menjadi tugas kami juga, khususnya saya sebagai Ketua Komisi III DPRD,” tegasnya.
Masalah pelayanan BBM turut menjadi sorotan. Nasir menyebut keberadaan satu SPBU di ibu kota Marisa sudah tidak memadai dan mendorong percepatan operasional SPBU baru di wilayah Marisa Selatan.
“Terkait SPBU baru, ini akan kami koordinasikan agar bisa segera beroperasi, sehingga kesemrawutan di SPBU Buntuli bisa teratasi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Nasir menegaskan bahwa sosialisasi pembangunan rumah baru yang sejalan dengan program Presiden Prabowo menjadi bagian penting dari reses tersebut.
Menurutnya, sebagai ibu kota kabupaten dengan pertumbuhan pembangunan yang pesat, Marisa harus menjaga estetika kota, salah satunya melalui penerapan program gentengnisasi.
“Insyaallah, ini akan kita mulai secara perlahan di Marisa. Minimal dimulai dari satu atau dua desa, dan dimulai dari ibu kota itu sendiri,” pungkas Nasir Giasi. (*)
