PEMERHATI.ID, Pohuwato– Kisruh dalam sektor pertambangan Pohuwato, yang mencapai puncaknya dengan pembakaran Kantor Bupati pada tanggal 21 September 2023, telah mendapatkan perhatian serius dari DPR RI. Dalam sebuah upaya untuk mencari solusi dan mendengar aspirasi para penambang lokal, Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR-RI dijadwalkan akan digelar pada tanggal 2 Oktober 2023.
Kedua tokoh penting, Uten Umar dari Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang Pohuwato dan Abdul Hamid Sukoli, seorang tokoh masyarakat dari Kecamatan Buntulia, akan menjadi perwakilan penambang dalam pertemuan ini.
Kisruh di Pohuwato menjadi sorotan utama dalam rencana RDP yang akan datang. Surat undangan RDP yang diterima telah mengonfirmasi kehadiran berbagai pihak penting, termasuk Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Minerba ESDM RI, PJ Gubernur Provinsi Gorontalo, Direktur Utama PT. Merdeka Cooper Gold, serta Bupati Kabupaten Pohuwato.
Ini menandakan seberapa seriusnya DPR-RI dalam menghadapi situasi ini dan upaya mereka untuk menjaga stabilitas daerah Pohuwato.
Tragedi pembakaran Kantor Bupati Pohuwato oleh aliansi ahli waris penambang pada tanggal 21 September menjadi latar belakang dalam pertemuan ini. Penambang lokal merasa bahwa masalah pertambangan mereka telah lama diabaikan, dan mereka berharap agar RDP ini akan membantu mencari solusi atas semua permasalahan yang mereka hadapi.
Uten Umar, pada saat demonstrasi di Mapolres Pohuwato pada tanggal 30 September 2023, mengungkapkan bahwa mereka akan menggunakan kesempatan ini untuk menghadirkan semua permasalahan yang mereka alami di hadapan Komisi VII DPR-RI.
Mereka berharap dapat menemukan solusi yang memadai dalam pertemuan ini, tetapi jika tidak, mereka siap untuk menghadirkan 20 ribu massa aksi kembali di depan Polres.
“Kami dari aliansi berangkat ke Jakarta akan menghadiri rapat dengar pendapat DPR RI di komisi VII. Disana dihadiri pihak perusahaan dan pihak Dirjen minerba, jadi semua tuntutan penambang kami akan sampaikan disana, jika kemudian tidak menemukan solusi disana, maka 20 ribu gabungan massa aksi itu akan kami hadirkan lagi di depan Polres,†ungkap Uten Umar.
RDP bersama Komisi VII DPR-RI pada tanggal 2 Oktober 2023 di Jakarta akan menjadi panggung utama untuk semua pihak yang terlibat dalam isu pertambangan Pohuwato. Semua mata akan tertuju pada hasil pertemuan ini, yang diharapkan dapat membawa perubahan positif dan stabilitas daerah Pohuwato. (Redaksi)
