POHUWATO – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, menyerap langsung aspirasi pemerintah desa dan masyarakat saat melaksanakan reses masa persidangan kedua tahun 2025–2026 di Desa Maleo, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, Senin (9/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, keterbatasan sarana dan prasarana desa menjadi sorotan utama.
Pemerintah desa mengeluhkan minimnya fasilitas penunjang pelayanan publik dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang selama ini menghambat kenyamanan warga.
Kepala Desa Maleo, Ahrudin A. Otoluwa, menegaskan sejumlah fasilitas dasar di balai desa masih jauh dari memadai.
Kondisi ini kerap menyulitkan pelaksanaan pelayanan pemerintahan maupun pertemuan warga.
“Kami masih kekurangan beberapa sarana dasar seperti kipas angin, kursi, serta perlengkapan penunjang kegiatan masyarakat lainnya. Saat ada kegiatan pelayanan atau pertemuan warga, kondisi ruangan kurang nyaman sehingga sangat membutuhkan dukungan bantuan fasilitas,” ujarnya.
Ahrudin berharap aspirasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti melalui momentum reses, sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan lebih optimal.
Menurutnya, ketersediaan sarana yang layak bukan sekadar soal kenyamanan, tetapi juga berpengaruh langsung pada kualitas pelayanan pemerintahan desa.
Menanggapi keluhan tersebut, Mikson Yapanto menegaskan bahwa pemenuhan sarana dan prasarana desa merupakan bagian krusial dalam memperkuat pelayanan publik di tingkat paling bawah.
Ia menekankan pentingnya kehadiran pemerintah dalam memastikan fasilitas dasar desa terpenuhi agar aktivitas pemerintahan dan masyarakat dapat berjalan lancar.
Mikson menyatakan komitmennya untuk membantu pengadaan kebutuhan mendesak yang dibutuhkan Desa Maleo, termasuk kipas angin dan perlengkapan penunjang lainnya.
“Kami ingin memastikan setiap aspirasi warga benar-benar ditindaklanjuti. Pembangunan harus dirasakan sampai ke desa, termasuk melalui penyediaan fasilitas yang menunjang aktivitas masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap persoalan keterbatasan fasilitas di Desa Maleo segera mendapat solusi konkret agar pelayanan publik semakin berkualitas dan kesejahteraan masyarakat meningkat. (*)
