GORONTALO -Keputusan pemerintah yang mengeluarkan proyek Bendungan Bulango Ulu dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tahun 2025 mendapat tanggapan dari Mikson Yapanto selaku Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo.
Padahal, menurutnya, proyek ini memiliki manfaat besar bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Bone Bolango dan wilayah Gorontalo secara keseluruhan.
Beberapa manfaat yang disebutkan Mikson antara lain menyuplai air irigasi untuk lahan pertanian seluas 4.193 hektare, menyediakan air baku untuk Kabupaten Bone Bolango, Kota Gorontalo, dan Gorontalo Utara, serta mengendalikan banjir di wilayah hilir Sungai Bolango.
Selain itu, bendungan ini juga dapat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana hidrometeorologi, mendukung ketahanan pangan nasional, dan memanfaatkan energi terbarukan serta pengelolaan sumber daya alam yang lebih efektif.
Tak hanya itu, Bendungan Bulango Ulu juga berpotensi menjadi objek wisata yang dapat mendorong pertumbuhan UMKM dan memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat setempat.
Mikson juga mengingatkan bahwa proyek ini sempat diperjuangkan oleh Rachmat Gobel, Waktu menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI tahun 2019, yang berhasil melobi Kementerian PUPR agar Bendungan Bulango Ulu masuk dalam daftar PSN.
Hasilnya, proyek ini diresmikan sebagai PSN, bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung langsung ke lokasi proyek pada tahun 2024.
“Ini menunjukkan betapa pentingnya proyek ini. Lalu mengapa tiba-tiba dikeluarkan dari PSN 2025?” tanya Mikson.
Bahkan Mikson mempertanyakan alasan pemerintah yang tetap melanjutkan enam proyek PSN lainnya di tahun 2025, seperti Bendungan Jragung (Jawa Tengah), Bendungan Bener (Jawa Tengah), Bendungan Mbay (Nusa Tenggara Timur), Bendungan Tiga Dihaji (Sumatera Selatan), Bendungan Karangnongko (Jawa Tengah), dan Bendungan Cibeet (Jawa Barat).
Menurutnya, tidak ada alasan yang jelas mengapa Bendungan Bulango Ulu, yang manfaatnya sudah terbukti, justru dikeluarkan dari daftar PSN.
“Ini sangat disayangkan. Proyek ini seharusnya tetap dilanjutkan karena manfaatnya sudah jelas, baik untuk pertanian, pengendalian banjir, ketahanan pangan, maupun potensi wisata. Saya mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali keputusan ini,” tegas Mikson.
Mikson berharap Pemerintah Provinsi Gorontalo dapat meninjau ulang keputusan tersebut dan memprioritaskan kembali proyek Bendungan Bulango Ulu sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional.
Ia juga mengusulkan agar proyek ini diajukan kembali ke Kementerian PUPR untuk dilanjutkan.“Kalau bisa ditinjau atau diusulkan kembali, jangan sampai terkesan mangkrak,” tutupnya. **
