Turunnya partisipasi pemilih dalam Pilkada menjadi salah satu permasalahan serius yang perlu mendapat perhatian, karena dapat mengancam kualitas demokrasi. Fenomena ini seringkali disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rendahnya kepercayaan terhadap pasangan calon, ketidak populeran kandidat baru, serta pengaruh budaya politik uang yang masih mengakar di masyarakat. Meskipun pihak penyelenggara, seperti KPU, telah melakukan sosialisasi secara maksimal, kendala-kendala tersebut tetap berdampak signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat.
Salah satu faktor utama adalah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pasangan calon, terutama pasangan petahana (incumbent) yang dinilai tidak mampu memenuhi harapan publik selama masa jabatannya. Ketika masyarakat merasa kecewa atau tidak puas, mereka cenderung kehilangan motivasi untuk ikut serta dalam proses pemilihan. Di sisi lain, kandidat baru yang tidak dikenal masyarakat juga tidak memberikan alternatif yang menarik, sehingga pemilih merasa tidak ada pilihan yang layak untuk diusung.
Selain itu, budaya politik uang masih menjadi masalah yang sulit dihilangkan. Di beberapa daerah, masyarakat sudah terbiasa dengan praktik pemberian uang atau insentif lainnya, seperti “serangan fajar,” untuk memotivasi mereka datang ke tempat pemungutan suara. Ketika praktik ini tidak dilakukan, sebagian masyarakat memilih untuk tidak berpartisipasi, menunjukkan ketergantungan pada sistem yang tidak sehat tersebut.
Upaya pihak penyelenggara pemilu, seperti KPU, untuk meningkatkan partisipasi pemilih seringkali terkendala oleh kompleksitas masalah ini. Sosialisasi yang dilakukan secara maksimal melalui media massa, media sosial, dan kegiatan tatap muka belum cukup mengatasi apatisme masyarakat terhadap proses politik. Dalam situasi ini, dibutuhkan langkah-langkah strategis dan menyeluruh untuk memperbaiki kondisi demokrasi.
Pertama, perlu adanya peningkatan kualitas pendidikan politik di masyarakat. Sosialisasi tidak hanya sebatas menginformasikan tentang teknis pemilu, tetapi juga menanamkan pentingnya partisipasi aktif dalam memilih sebagai bagian dari tanggung jawab demokrasi. Pendidikan politik ini dapat dilakukan melalui sekolah, komunitas, dan organisasi masyarakat.
Kedua, partai politik dan calon yang maju dalam Pilkada harus lebih proaktif dalam membangun hubungan dengan masyarakat. Kandidat perlu menunjukkan rekam jejak, visi, dan program kerja yang relevan dengan kebutuhan lokal. Dengan demikian, masyarakat merasa memiliki alasan kuat untuk mendukung calon tertentu.
Ketiga, upaya untuk memerangi politik uang harus diperkuat melalui penegakan hukum yang tegas. Sanksi bagi pelaku politik uang, baik pemberi maupun penerima, harus diterapkan dengan konsisten. Selain itu, kampanye untuk menyadarkan masyarakat tentang bahaya politik uang perlu digencarkan.
Keempat, inovasi dalam pelaksanaan pemilu juga bisa menjadi solusi. Misalnya, menggunakan teknologi digital untuk mempermudah proses pemungutan suara, sehingga masyarakat lebih termotivasi untuk berpartisipasi. Sistem pemilu yang lebih inklusif, seperti menyediakan fasilitas khusus untuk kelompok disabilitas atau lansia, juga dapat meningkatkan partisipasi.
Kelima, pemerintah daerah dan tokoh masyarakat perlu terlibat aktif dalam mendorong partisipasi pemilih. Melalui pendekatan yang lebih personal, seperti dialog langsung atau forum diskusi, masyarakat dapat merasa lebih dihargai dan dilibatkan dalam proses politik.
Dengan mengimplementasikan langkah-langkah tersebut secara konsisten, harapannya partisipasi pemilih dapat meningkat, dan demokrasi di Indonesia menjadi lebih matang. Tantangan seperti rendahnya kepercayaan terhadap calon dan budaya politik uang memang tidak mudah diatasi, tetapi dengan kolaborasi semua pihak, perubahan yang lebih baik dapat diwujudkan. Demokrasi yang sehat adalah cerminan dari keterlibatan aktif masyarakat dalam menentukan masa depan mereka sendiri.
