GORONTALO – Ketua DPRD Kota Gorontalo, Irwan Hunawa, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Menurut Irwan, Kebijakan ini mengharuskan penghematan di sejumlah pos anggaran, seperti konsumsi, alat tulis kantor (ATK), dan perjalanan dinas.
Lebih lanjut Ia Mengatakan, total efisiensi anggaran yang diterapkan di Kota Gorontalo mencapai Rp32 miliar. Pemangkasan terbesar terjadi pada pos perjalanan dinas, yang dikurangi hingga 50%, dari semula Rp12 miliar menjadi Rp6 miliar.
“Pemotongan anggaran ini bukan sekadar kebijakan, tetapi langkah strategis untuk memastikan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran,” ujar Irwan, Senin (18/03/2025).
Ia menegaskan, dana hasil efisiensi akan dialokasikan untuk masalah-masalah prioritas masyarakat Kota Gorontalo, terutama dalam mendukung 100 hari kerja Wali Kota.
“RAPBD sudah berjalan, dan kita memprioritaskan penanganan bencana alam di Dumbo Raya, persoalan sampah, serta genangan air di Kota Gorontalo. Hasil efisiensi ini akan digunakan untuk mendesak penyelesaian masalah-masalah tersebut,” jelasnya.
Meskipun terjadi pemotongan anggaran, Irwan memastikan hal ini tidak akan memengaruhi kinerja dari aparatur pemerintahan.
“Kita digaji oleh rakyat, dan yang dipotong bukan gaji. Jadi, tidak akan ada pengaruh terhadap kinerja. Ini murni efisiensi untuk kepentingan yang lebih besar,” tegasnya.
Selain penghematan di tingkat daerah, Irwan juga menyoroti pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp10 miliar untuk Kota Gorontalo. Dana tersebut awalnya diusulkan untuk empat proyek strategis, termasuk pembangunan jalan. Selain itu, Dana Alokasi Umum Sementara (DAUSG) sebesar Rp3 miliar juga dihapus dari anggaran transfer pusat ke daerah.
“Totalnya, ada Rp13 miliar dari pusat yang dihilangkan untuk proyek strategis di Gorontalo,” ungkapnya.
Irwan menekankan, kebijakan efisiensi ini wajib dilaksanakan karena merupakan bagian dari sistem pemerintahan pusat ke daerah.
“Ini masa transisi, dan kondisi akan berubah seiring dengan perubahan kebijakan. Namun, kami mendukung penuh kebijakan ini. Filosofinya seperti minum obat, mungkin pahit tapi menyembuhkan. Kita harus melihat ke depan,” tutupnya.
