SAUMLAKI – Pengadilan Negeri (PN) Saumlaki menjatuhkan vonis enam tahun penjara kepada seorang pria berusia 73 tahun dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Korban merupakan cucu sambung terdakwa yang masih berusia 13 tahun.
Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dengan kekerasan. Putusan itu dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, 19 November 2026.
Perkara dengan Nomor 60/Pid.Sus/2026/PN Sml tersebut diperiksa oleh majelis hakim yang diketuai Yasinta Damayanti, dengan Stefanus Fernandus dan Muh. Fauzan Aries sebagai hakim anggota.
“Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan memaksa anak bersetubuh dengannya sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum”, ucap Majelis Hakim membacakan amar putusan, dilansir dari dandanpala.com
Kasus kekerasan seksual ini bermula ketika korban mendatangi rumah terdakwa di Desa Lamdesar Timur, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pada Sabtu, 9 Mei 2026, sekitar pukul 11.00 WIT.
Saat itu, korban datang bersama adiknya untuk bermain di rumah sang kakek sambung. Terdakwa kemudian memberikan uang Rp20 ribu kepada korban untuk membeli jajanan dan memintanya kembali setelah berbelanja.
Setibanya di rumah, terdakwa meminta korban masuk ke kamar. Sementara adik korban tertidur di ruang tamu, terdakwa melakukan kekerasan seksual terhadap cucu sambungnya tersebut.
Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa juga berusaha membungkam korban ketika anak tersebut berteriak karena kesakitan.
Tak berhenti di situ, terdakwa mengancam korban agar tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada siapa pun. Ia bahkan mengancam akan mendoakan korban meninggal dunia apabila mengungkapkan kejadian itu.
Ancaman tersebut menjadi bagian dari rangkaian tindakan terdakwa yang terungkap selama pemeriksaan perkara di pengadilan.
Peristiwa itu akhirnya terungkap sembilan hari kemudian. Pada 18 Mei 2026, korban memberanikan diri menceritakan pengalaman yang dialaminya kepada sang ibu.
Mendengar pengakuan anaknya, ibu korban segera mengambil langkah dengan membawa korban menjalani pemeriksaan medis. Ia juga melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian.
Laporan itu kemudian menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga perkara berlanjut ke persidangan.
Dalam proses pembuktian, majelis hakim menilai keterangan korban memiliki kesesuaian dengan sejumlah alat bukti lain yang diajukan penuntut umum.
Alat bukti tersebut mencakup keterangan ibu korban, hasil Visum et Repertum, serta keterangan ahli dari dokter yang melakukan pemeriksaan medis.
Majelis hakim juga mempertimbangkan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tahap penyidikan. Dalam pemeriksaan yang berlangsung dengan pendampingan penasihat hukum tersebut, terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan terhadap korban.
“Keterangan tersebut dinilai bersesuaian dengan alat bukti lainnya”, ujar Majelis Hakim dalam putusannya.
Berdasarkan keseluruhan alat bukti, majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum telah terpenuhi.
Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 473 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dasar hukum yang tercantum dalam putusan.
Dalam menentukan hukuman, majelis hakim mempertimbangkan sejumlah keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
Salah satu pertimbangan yang memberatkan ialah hubungan keluarga antara terdakwa dan korban. Sebagai kakek sambung, terdakwa semestinya memberikan perlindungan dan rasa aman kepada anak tersebut.
Majelis hakim juga menyoroti kedudukan terdakwa sebagai tokoh adat di lingkungan masyarakat. Status sosial itu seharusnya menempatkan terdakwa sebagai figur yang memberikan teladan, bukan justru melakukan tindakan yang membahayakan anak.
Selain itu, majelis hakim menilai perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat dan menimbulkan trauma terhadap korban.
Sikap terdakwa yang memberikan keterangan berbelit-belit selama persidangan turut menjadi pertimbangan yang memberatkan.
Adapun keadaan yang meringankan mencakup usia terdakwa yang telah mencapai 73 tahun serta catatan bahwa terdakwa belum pernah menjalani hukuman pidana sebelumnya.
Setelah mempertimbangkan seluruh keadaan tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama enam tahun.
Selain menjatuhkan hukuman pidana, majelis hakim memberikan perhatian terhadap hak korban untuk memperoleh restitusi atau ganti kerugian akibat tindak pidana yang dialaminya.
Majelis hakim menjelaskan bahwa korban tetap memiliki kesempatan mengajukan permohonan restitusi meskipun pihak korban tidak mengajukannya selama proses persidangan.
“Meskipun tidak terdapat permohonan restitusi yang diajukan selama persidangan, hak tersebut tetap dapat diajukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022”, ucap Majelis Hakim di persidangan.
Penegasan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara kekerasan seksual terhadap anak tidak berhenti pada pemberian hukuman kepada pelaku. Pemenuhan hak korban, termasuk kesempatan memperoleh ganti kerugian, tetap menjadi bagian penting dari proses penegakan hukum.
Putusan PN Saumlaki juga menegaskan bahwa usia lanjut, kedudukan sebagai tokoh adat, maupun hubungan keluarga tidak menghapus pertanggungjawaban pidana atas tindak kekerasan seksual terhadap anak.
Perlindungan terhadap anak serta pemenuhan hak korban menjadi aspek penting dalam penanganan perkara, terutama ketika tindak pidana terjadi di lingkungan keluarga sendiri.












