POHUWATO — Ketua KNPI Kecamatan Marisa, Erik Munandar mempertanyakan respons anggota DPRD Pohuwato terhadap krisis air bersih yang melanda sejumlah wilayah akibat kemarau.
Ia menilai wakil rakyat belum menunjukkan langkah konkret untuk membantu warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan air sehari-hari.
“Sampai hari ini, kita belum melihat gerakan yang benar-benar konkret dari para aleg untuk ikut menyelesaikan persoalan kelangkaan air bersih ini. Padahal masyarakat sudah berhadapan langsung dengan dampak kemarau,” ujar Erik, Rabu (16/9/2026).
Menurut Erik, persoalan itu dirasakan masyarakat di sejumlah kecamatan, mulai dari Paguat, Marisa, Duhiadaa, Randangan, Wanggarasi, Lemito hingga wilayah Popayato serumpun. Kemarau yang berlangsung membuat akses terhadap air bersih menjadi persoalan yang semakin mendesak.
Erik mengatakan DPRD memiliki posisi strategis untuk mendorong pemerintah daerah mempercepat penanganan. Selain melakukan pengawasan, anggota legislatif memiliki fungsi penganggaran dan pembentukan kebijakan yang dapat diarahkan untuk merespons kebutuhan masyarakat.
Ia meminta anggota DPRD tidak berhenti pada kunjungan atau penyerapan aspirasi. Menurut dia, kondisi di lapangan membutuhkan tindakan yang dapat dirasakan langsung warga.
“Jangan hanya datang ketika kampanye, ketika membutuhkan suara masyarakat. Justru ketika masyarakat sedang menghadapi kesulitan seperti sekarang, wakil rakyat harus menunjukkan bahwa mereka benar-benar hadir dan bekerja untuk masyarakat,” tegasnya.
Erik menilai krisis air bersih juga menjadi ujian bagi konsistensi wakil rakyat dalam menjalankan fungsi representasi. Kehadiran anggota DPRD, kata dia, semestinya tidak terbatas pada agenda formal pemerintahan maupun momentum politik.
“Kalau masyarakat sedang kesulitan mendapatkan air bersih, di situlah seharusnya wakil rakyat hadir. Jangan sampai rakyat hanya dicari saat membutuhkan suara, tetapi ketika rakyat membutuhkan pertolongan justru tidak terlihat,” ujarnya.
Ia mendorong DPRD Pohuwato menjadikan persoalan air bersih sebagai agenda yang perlu segera dibahas bersama pemerintah daerah. Penanganan tidak hanya berupa distribusi air untuk memenuhi kebutuhan sementara, tetapi juga harus diarahkan pada penyediaan infrastruktur dan sistem pemenuhan air bersih yang lebih berkelanjutan.
“Kami berharap para anggota DPRD membuka mata dan turun langsung melihat kondisi masyarakat. Jangan menunggu persoalan ini semakin besar baru kemudian bergerak. Masyarakat membutuhkan kehadiran dan solusi, bukan sekadar janji,” tandas Erik.
Krisis air bersih tersebut memperlihatkan dampak kemarau yang mulai menekan kebutuhan dasar masyarakat di sejumlah wilayah Pohuwato.
