GORONTALO – Pengadilan Tinggi Gorontalo mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Idris Kadji dan sejumlah pihak terkait sengketa kepengurusan Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Tani Marisa, Kabupaten Pohuwato.
Melalui Putusan Nomor 65/PDT/2026/PT GTO, majelis hakim membatalkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 67/Pdt.G/2025/PN Lbo tertanggal 8 September 2026.
Putusan banding yang tercatat dalam sistem e-Court Mahkamah Agung pada Kamis, 12 November 2026, itu sekaligus mengakui keabsahan kepengurusan KUD Dharma Tani yang terbentuk melalui kesepakatan perdamaian atau islah pada 17 November 2016.
Pengurus KUD Dharma Tani, Usman Pulumuduyo, S.H.I., mengatakan putusan tersebut memberikan kepastian hukum terhadap sengketa kepengurusan koperasi yang berlangsung selama beberapa tahun.
Menurut Usman, majelis hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo menerima permohonan banding dari pihak Idris Kadji dan kawan-kawan, kemudian mengadili sendiri perkara tersebut.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan sah kesepakatan perdamaian atau islah yang berlangsung pada 17 November 2016. Kesepakatan itu menjadi dasar pembentukan kepengurusan KUD Dharma Tani setelah muncul perselisihan di internal koperasi.
Majelis juga menyatakan perdamaian tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana tercantum dalam amar putusan, termasuk terhadap pihak ketiga di luar KUD Dharma Tani.
Pengadilan turut mengesahkan kepengurusan koperasi yang terbentuk berdasarkan hasil islah 2016, Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa pada 22 Desember 2016, serta Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar pada 5 Juli 2017.
Hasil keputusan tersebut kemudian tertuang dalam Akta Notaris Nomor 14 tertanggal 22 September 2017 yang dibuat Notaris Hartati Haridji, S.H., M.H.
Perubahan anggaran dasar koperasi itu juga memperoleh persetujuan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Keputusan Nomor 000776/PAD/M.KURM.2/X/2018 tertanggal 10 Oktober 2018.
Selain mengakui kepengurusan hasil islah 2016, majelis hakim menyatakan sejumlah pihak tergugat dalam perkara tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum.
Pengadilan juga membatalkan Rapat Anggota Khusus KUD Dharma Tani pada 30 November 2022 beserta seluruh keputusan yang lahir dari rapat tersebut.
Majelis menilai penyelenggaraan rapat itu merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam amar putusan banding.
Tak hanya itu, Pengadilan Tinggi Gorontalo menyatakan Akta Notaris Nomor 4 tertanggal 24 Januari 2023 yang dibuat oleh Notaris Hartati Haridji tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Dalam perkara yang sama, majelis hakim menolak seluruh tuntutan provisi dan eksepsi yang diajukan pihak terbanding.
Putusan ini mengubah kedudukan hukum para pihak setelah sebelumnya Pengadilan Negeri Limboto menjatuhkan putusan dalam perkara sengketa kepengurusan KUD Dharma Tani pada September 2026.
Usman Pulumuduyo menilai putusan banding tersebut mempertegas keabsahan kepengurusan KUD Dharma Tani di bawah pimpinan Idris Kadji dan kawan-kawan.
Ia mengatakan putusan itu seharusnya menjadi dasar bagi seluruh pihak untuk menghormati kepengurusan koperasi yang terbentuk melalui kesepakatan perdamaian pada 2016.
Usman juga meminta masyarakat tidak menyebarkan informasi yang menurutnya dapat menimbulkan kesalahpahaman mengenai legalitas kepengurusan KUD Dharma Tani.













