GORONTALO – Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Provinsi Gorontalo membentuk struktur kepengurusan sebagai langkah awal memperkuat konsolidasi organisasi di daerah tersebut, Selasa, 6 Oktober 2026.
Struktur kepengurusan itu mencakup unsur dewan pembina, dewan penasihat, pengurus harian, serta delapan departemen yang akan menjalankan program organisasi pada sejumlah bidang.
Ketua KKLR Provinsi Gorontalo, AKP Ricky P. Baruno, S.H., mengatakan pembentukan struktur bukan sekadar pembagian jabatan. Menurut dia, kepengurusan harus menjadi instrumen untuk memperkuat persaudaraan masyarakat Luwu Raya sekaligus membangun kontribusi sosial di Gorontalo.
“Kami tidak ingin struktur ini hanya berhenti pada nama dan jabatan. Setiap pengurus harus bekerja, membangun kebersamaan, dan menghadirkan program yang memberi manfaat bagi keluarga besar Luwu Raya maupun masyarakat Gorontalo secara luas,” kata Ricky.
Ia mengatakan KKLR akan menempatkan semangat kekeluargaan sebagai fondasi organisasi. Namun, menurut Ricky, semangat tersebut harus berkembang menjadi kerja sosial yang terbuka dan tidak eksklusif.
“KKLR harus menjadi rumah bersama. Kami ingin menjaga silaturahmi, memperkuat solidaritas, sekaligus membangun hubungan yang baik dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.
Kepengurusan KKLR Provinsi Gorontalo membentuk delapan departemen, yakni Departemen Pengembangan Organisasi, Departemen Hubungan Masyarakat dan Sosial, Departemen Kerohanian, Departemen Pendidikan dan Pemuda, Departemen Informasi, Komunikasi, dan Multimedia, Departemen Advokasi Hukum dan HAM, Departemen Pengembangan Usaha dan Ekonomi Kreatif, serta Departemen Pemberdayaan Perempuan.
Ricky mengatakan setiap departemen nantinya diminta menyusun program kerja yang konkret dan terukur. Ia menginginkan organisasi bergerak berdasarkan kebutuhan anggota dan masyarakat, bukan sekadar menjalankan kegiatan seremonial.
“Program harus realistis dan menyentuh kebutuhan. Kami ingin ada kerja di bidang sosial, pendidikan, kepemudaan, ekonomi, hukum, pemberdayaan perempuan, serta penguatan komunikasi organisasi,” kata dia.
Menurut dia, pembentukan bidang pendidikan dan kepemudaan juga menjadi bagian dari upaya menyiapkan regenerasi organisasi. KKLR, kata Ricky, perlu memberikan ruang kepada generasi muda untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan pengembangan kapasitas.
Bidang ekonomi juga akan mendapat perhatian melalui Departemen Pengembangan Usaha dan Ekonomi Kreatif. Organisasi akan mendorong penguatan jejaring usaha dan kolaborasi ekonomi antaranggota.
Sementara itu, Departemen Advokasi Hukum dan HAM akan diarahkan untuk memberikan pendampingan serta edukasi hukum sesuai kebutuhan anggota dengan tetap mengedepankan mekanisme hukum yang berlaku.
Ricky mengatakan pengurus juga akan memperkuat komunikasi publik melalui Departemen Informasi, Komunikasi, dan Multimedia. Bidang tersebut akan mengelola informasi organisasi sekaligus membangun komunikasi dengan masyarakat.
Ia meminta seluruh pengurus menjaga kekompakan serta tidak membawa kepentingan pribadi ke dalam organisasi.
“Kepercayaan yang diberikan harus kami jawab dengan kerja. Tidak boleh ada pengurus yang hanya mencantumkan nama dalam struktur tetapi tidak menjalankan tanggung jawabnya,” ujar Ricky.
Setelah kepengurusan terbentuk, KKLR Provinsi Gorontalo akan melanjutkan konsolidasi internal serta menyusun agenda kerja masing-masing departemen. Organisasi juga berencana membangun komunikasi dengan berbagai pihak untuk memperluas jejaring dan pelaksanaan program kemasyarakatan.
Pembentukan kepengurusan ini menjadi langkah awal KKLR Provinsi Gorontalo untuk menegaskan keberadaannya sebagai organisasi kekeluargaan yang tidak hanya menjaga hubungan antaranggota, tetapi juga berupaya mengambil peran dalam kehidupan sosial di Gorontalo.
