GORONTALO – Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Gorontalo tahun 2027 sebesar Rp3.748.000. Angka tersebut naik Rp342.856 atau 10,07 persen dibandingkan UMP 2026 yang mencapai Rp3.405.144.
Persentase kenaikan UMP Gorontalo menjadi yang tertinggi di antara enam provinsi di Pulau Sulawesi berdasarkan data pembanding per 21 November 2026.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 473/15/XI/2026 tertanggal 21 November 2026. Ketentuan upah minimum yang baru mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, Wardoyo Pongoliu, mengatakan pemerintah menetapkan besaran UMP setelah Dewan Pengupahan Provinsi membahas sejumlah indikator ekonomi dan ketenagakerjaan.
Pembahasan tersebut mencakup pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, regulasi pengupahan, serta aspirasi perwakilan pengusaha dan pekerja.
Menurut Wardoyo, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan kegiatan usaha melalui kebijakan pengupahan tersebut.
Besaran UMP Gorontalo 2027 juga melampaui nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tahun 2026 yang mencapai Rp3.746.312. Selisih keduanya sebesar Rp1.688.
Dengan demikian, upah minimum yang berlaku mulai awal tahun depan berada sedikit di atas nilai kebutuhan hidup layak yang menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan tersebut.
Keputusan gubernur itu juga melarang pengusaha membayar pekerja dengan upah lebih rendah daripada ketentuan UMP.
Namun, pemerintah membuka mekanisme permohonan pengecualian bagi perusahaan yang belum mampu memenuhi ketentuan tersebut. Berdasarkan keputusan itu, perusahaan harus mengajukan permohonan kepada gubernur dengan melampirkan kesepakatan bipartit dan hasil audit eksternal.
Sementara itu, ketentuan UMP tidak berlaku bagi usaha mikro dan usaha kecil yang memiliki pengaturan pengupahan tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi menyatakan akan meningkatkan sosialisasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengupahan tersebut.
Pengawasan diperlukan untuk memastikan perusahaan menjalankan ketentuan upah minimum sekaligus menjaga hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha.
Pemerintah berharap kenaikan UMP 2027 dapat meningkatkan daya beli pekerja, memperkuat perlindungan ketenagakerjaan, dan menjaga keberlangsungan kegiatan ekonomi di Gorontalo.













