GORONTALO – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja bersama sejumlah pemangku kepentingan guns membahas keluhan petani terkait sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi di sejumlah wilayah.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Inogaluma DPRD Provinsi Gorontalo, pada Senin (8/6/2026), dipimpin langsung Ketua Komisi II, Mikson Yapanto, dan dihadiri perwakilan PT Pupuk Indonesia, Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, serta pihak terkait lainnya.
Pembahasan difokuskan pada laporan yang disampaikan petani mengenai kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi, terutama di Kecamatan Taluditi. Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditangani mengingat pupuk merupakan salah satu kebutuhan utama dalam mendukung produktivitas pertanian.
Mikson mengatakan, persoalan pupuk tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan petani semata, tetapi juga berhubungan langsung dengan keberhasilan program ketahanan pangan yang tengah menjadi prioritas pemerintah.
“Program ketahanan pangan tidak akan berhasil jika petani masih kesulitan mendapatkan pupuk. Karena itu kami meminta penjelasan langsung dari pihak terkait agar persoalan ini segera mendapatkan solusi,” kata Mikson.
Menurut dia, hasil pemantauan lapangan yang dilakukan Komisi II menunjukkan bahwa ketersediaan stok pupuk di sejumlah daerah masih relatif aman. Namun, kendala distribusi menjadi persoalan utama yang menyebabkan pupuk belum sepenuhnya dapat dijangkau petani, terutama di wilayah yang jauh dari pusat distribusi.
“Yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana pupuk yang tersedia ini benar-benar sampai kepada petani. Jangan sampai stok ada, tetapi petani tetap kesulitan mendapatkan pupuk saat musim tanam berlangsung,” ungkapnya.
Mikson menjelaskan, kondisi geografis menjadi salah satu tantangan dalam proses penyaluran pupuk ke daerah-daerah terpencil. Jalur distribusi yang panjang, baik melalui transportasi darat maupun laut, dinilai memerlukan perhatian khusus agar tidak menghambat kebutuhan petani.
Menurutnya seluruh pihak yang terlibat dalam rantai penyaluran pupuk diminta meningkatkan koordinasi dan memastikan distribusi berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Petani tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan akibat persoalan distribusi. Semua pihak harus memastikan pupuk tersedia ketika dibutuhkan,” tegasnya.
Selain memastikan kelancaran distribusi, Komisi II juga meminta adanya evaluasi secara berkala terhadap pola penyaluran pupuk bersubsidi di Provinsi Gorontalo. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan pupuk seiring bertambahnya aktivitas pertanian masyarakat.
“Kami ingin memastikan setiap keluhan petani ditindaklanjuti dengan solusi yang nyata, bukan hanya menjadi catatan dalam rapat. Ketersediaan pupuk merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian dan mendukung ketahanan pangan daerah,” ujar Mikson. (*)
