POHUWATO – Pelantikan pengurus DPD KNPI Kabupaten Pohuwato tidak berhenti sebagai agenda formal. Forum ini langsung digunakan untuk menyuarakan sikap politik pemuda pemuda terhadap arah pembangunan daerah, terutama soal pertambangan yang kian memanas.
Di hadapan pemerintah daerah, DPRD, dan unsur Forkopimda, kepengurusan baru di bawah Fadriyanto Mohi memilih mengambil posisi tegas. Isu utama yang diangkat bukan seremoni organisasi, melainkan konflik laten antara investasi dan hak masyarakat penambang Lokal.
Melalui “Deklarasi Pemuda Panua,” KNPI Pohuwato mengunci tiga agenda: percepatan izin pertambangan rakyat (IPR), dukungan terhadap investasi Merdeka Cooper Gold (MDKA) serta pengawalan hak kompensasi masyarakat atas lahan yang telah lama mereka kelola.
Fedriyanto menegaskan, pemuda Pohuwato tidak menolak Investasi, tetapi juga tidak memberi ruang bagi praktik yang mengabaikan masyarakat Lokal. KNPI menempatkan diri sebagai aktor penyeimbang di tengah tarik-menarik kepentingan tersebut
“Pemuda harus hadir sebagai jembatan. Investasi tetap berjalan, tetap hak masyarakat tidak boleh di abaikan,” tegasnya.
Dengan pernyataan ini, KNPI Pohuwato mengirim sinyal bahwa mereka tidak akan menjadi penonton dalam dinamika pertambangan.
Mereka memilih masuk langsung sebagai pengawal kebijakan sekaligus representasi suara masyarakat.
Di sisi lain, penandatanganan MoU dengan BNN dan Dinas Pertanian menunjukkan upaya memperluas peran organisasi ke isu sosial lain.
Namun tetap, fokus utama yang mencuat dari momentum ini adalah soal tambang—yang kini menjadi titik krusial arah pembangunan Pohuwato.
Penutupan dengan santunan kepada kaum dhuafa hanya menjadi pelengkap. Inti dari agenda ini sudah jelas: pemuda mulai mengambil posisi, dan pertambangan menjadi medan uji keberpihakan mereka. (*)
