POHUWATO — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pohuwato mulai menjajaki kerja sama strategis dengan Universitas Pohuwato dalam pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Langkah tersebut ditandai melalui audiensi resmi yang berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif.
Audiensi itu dipimpin langsung Ketua KPU Kabupaten Pohuwato, Iskandar Ibrahim. Pertemuan tersebut menjadi langkah awal menuju penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang direncanakan berlangsung pada pekan pertama Juni 2026.
Dalam pertemuan itu, kedua institusi membahas peluang sinergi antara lembaga penyelenggara pemilu dengan perguruan tinggi dalam memperkuat sistem dokumentasi dan informasi hukum kepemiluan di daerah.
“Kerja sama ini merupakan wujud nyata komitmen KPU Kabupaten Pohuwato dalam memperkuat tata kelola informasi hukum kepemiluan yang terbuka, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat luas,” ujar Iskandar, Kamis (21/05/2026).
Sementara itu, Rektor Universitas Pohuwato, Dr. Hj. Gretty S. Saleh, S.IP.,M.Si, yang didampingi Wakil Rektor II Majid Gaffar, S.Kom.,M.Kom dan Wakil Rektor III Hasman Umuri, S.IP.,M.Si, menyambut positif rencana kolaborasi tersebut.
Rektor mengungkapkan, Universitas Pohuwato siap memberikan dukungan akademik dan sumber daya intelektual dalam pengembangan JDIH KPU Kabupaten Pohuwato secara berkelanjutan dan berbasis riset.
Adapun sejumlah poin kerja sama yang dibahas dalam audiensi tersebut meliputi pendampingan penyusunan dan pengelolaan dokumen hukum kepemiluan, pemanfaatan tenaga ahli dan akademisi kampus, hingga pengembangan sistem informasi JDIH yang terintegrasi dan modern.
Kolaborasi itu diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan informasi hukum kepada masyarakat sekaligus memperkuat transparansi penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Pohuwato.
Sebagai tindak lanjut, kedua pihak sepakat segera menyusun draf PKS yang komprehensif sebelum dilakukan penandatanganan resmi pada awal Juni 2026.
Kerja sama ini sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola dokumentasi hukum yang lebih kuat, modern, dan mudah diakses publik. (*)
