PEMERHATI.ID, Mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatan ketua umum Golkar, Rencananya Paratai Golkar akan melakukan Musyawarah Nasional dan Rapat Pimpinan (Rapim) di bulan Agustus ini.
Hal tersebut mebuat Jusuf kalla, mantan Ketua Umum Golkar periode 2004-2009, Jusuf Kalla (JK) buka suara. JK dengan tegas menolak Munas dan Rapim tersebut di majukan.
“Siapa pihak yang meminta Munas Golkar untuk dimajukan menjadi bulan Agustus?,” tanya JK.
Selain itu dirinya menegaskan bahwa partai harus menaati aturannya sendiri bahwa Munas dan Rapim digelar harus bulan Desember.
“Munas itu harus bulan Desember, kita harus taati itu, marwah partai harus dijaga, jangan hanya karena ada tekanan-tekanan dari pihak luar sehingga partai harus menyerah, buat apa puluhan juta kader kalau begitu,” ujar JK Senin (12/8), dilansir dari katadata.co.id.
JK menambahkan bahwa dia setuju dengan pernyataan Aburizal Bakrie sebagai ketua dewan pembina, dan juga Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) sebagai ketua dewan penasihat agar partai taat kepada aturan yang dibikin diputuskan sendiri terkait pelaksanaan munas dan rapim.
Ia menambahkan ketua umum Golkar harus berasal dari kader internal. “Kader Golkar itu antara lain harus dibuktikan minimal pernah jadi pengurus 5 tahun di level pusat, dan juga 1 tahun minimum di bawahnya atau provinsi,” ujar Kusuf Kalla. **